Peran Mahasiswa Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

0
342
Ketua HMI Tolitoli
Samsudin Ketua Umum HMI Cabang Tolitoli

Oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Tolitoli

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.Dalam pasal 8B disebutkan bahwa “Pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Pilkada merupakan salah satu perwujudan negara demokrasi dan aktualisasi masyarakat dalam memilih pemimpin daerah, demi terwujudnya penyelaggaraan pilkada 2020 yang jujur adil serta berkualitas dan demi tertuangnya nilai-nilai demokrasi yang ideal maka partisipasi masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal pengawasan proses pilkada. Keterlibatan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya proses pilkada bukan berarti BAWASLU tidak mampu menjalankan tugas wewenang dan tanggung jawabnya namun dalam rangka memperkuat dan memaksimalkan fungsi pengawasan.

Salah satu unsur terpenting dari masyarakat ialah mahasiswa yang merupakan kelompok elit dalam masyarakat yang pada hakikatnya memberi arti bahwa mahasiswa memikul tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu dengan sifat dan wataknya yang rasional, anilis, kritis universal dan sistematis sehingga mahasiswa juga memiliki peran dan fungsi sebagai agent of social control dan agent of social change sehingga dalam rangka membumikan peran mahasiswa ini maka dalam dinamika gerakan kelompok, mahasiswa harus merupakan kelompok yang bebas dari kepentingan apapun selain kepentingan kebenaran dan objekifitas demi kebaikan dan kebahagiaan masyarakat hari ini dan di masa yang akan datang.

Dengan demikian maka mahasiwa memiliki peran yang sangat strategis dalam momentum pilkada tahun 2020 yaitu mahasiswa harus mampu memposisikan diri sebagai pengawal demokrasi yang independen. Mahasiswa harus mampu melakukan gerakan aktif dalam berkontribusi terhadap proses demokrasi yang ada dikabupaten Tolitoli dengan cara melakukan edukasi politik kepada masyarakat dan terlibat dalam pengawasan terhadap seluruh rangkaian tahapan pemilihan kepala daerah.

Secara organisasi maupun idividu beberapa langkah yang harus dilakukan mahasiswa dalam mementum pilkada tahun 2020.

  1. Sinergitas dengan lembaga penyelenggara pilkada yakni KPU mengenai aturan-aturan pilkada yang kemudian disosialisasikan kepada masyrakat.
  2. Mengawasi penyelenggara yakni KPU dan BAWASLU dari adanya indikasi keberpihakan terhadap salah satu paslon maka hal ini kemudian bisa dilaporkan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). karena salah satu tolak ukur pelaksanaan pilkada yang berkualitas ialah penyelenggara yang berintegritas.
  3. Melaporkan kepada bawaslu bila terjadi indikasi pelanggaran, misalnya ASN yang bersikap tidak netral, dan bila terjadi adanya indikasi money politik karena money politik adalah racun demokrasi yang dapat mengurangi kualitas demokrasi kita.
  4. Edukasi politik terhadap masyarakatuntuk menjadi pemilih cerdas karena pemilih cerdas akan melahirkan pemimpin yang berkualitas pula. Edukasi juga bertujuan agar sebisa mungkin meminimalisir keretakan sosial ataupun gesekan ditubuh masyarakat baik vertikal maupun horizontal. Edukasi terhadap masyarakat agar tidak terprovokasi dengan isu-isu Suku Agama Ras Antargolongan(SARA), edukasi terhadap masyarakat untuk menekan angkah golpot dan meningkatkan partisipasi pemilih agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik pada pemungutan suara pilkada 9 Desember 2020 mendatang.
  5. Sinergitas dengan kepolisian dalam hal kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam momentum pelaksanaan pilkada tahun 2020.
  6. Tidak menjadi tim sukses dari paslon sebab mahasiswa secara ideal adalah gerakan yang berlandaskan moralitas maka tidak sepantasnya bersikap pragmatis apalagi terlibat dalam politik pragtis, sebab mahasiswa merupakan masrakat ilmiah yang tentunya tanggung jawab secara moral adalah kepada masyarakat secara luas bukan terhadap pribadi atau kelompok tertentu terlebih lagi terhadap partai politik.

Langkah-langkah inilah yang harus diperankan oleh mahasiswa secara aktif demi terwujudnya penyelaggaraan pilkada 2020 yang jujur adil dan berkualitas inilah gerakan pengawasan partisipatif atau gerakan aktif dalam pengawasan yang independen.

Pemahaman yang mengatakan bahwa mahasiswa tidak boleh berpolitik adalah sebuah paradigma yang keliru karena pada hakikatnya gerakan yang dilakukan mahasiswa adalah gerakan politik. Misalnya gerakan demonstrasi masa atau penggiringan isu melalui media adalah sebuah gerakan politik yang bertujuan untuk melakukan konsolidasi ataupun menggalang kekuatan untuk mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan untuk mengubah arah kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat ataupun menekan pemerintah untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.

Oleh sebabitu sikap apatisme politik / apolitis harus dihilangkan apalagi sikap anti terhadap politik sebab hal itu tidak sesuai dengan hakikat gerakan mahasiswa yang senantiasa bergerak untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik atau positif. Maka partisipasi aktif maupun pasif mahasiswa dalam mengawal pesta demokrasi adalah suatu kewajiban sebab kualitas demokrasi akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here