Tanpa Naskah Akademik Ranperda Terkait Perubahan Status PD Bom Cacat Hukum

0
377
Irfan Siduppa

Tolitoli, Portalsulteng.com – UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengamanatkan setiap rancangan peraturan daerah harus disertai naskah akademik.

Sehingga sangat janggal apabila draft Ranperda terkait perubahan status PD Bom dari Perusda menjadi PT sudah ada di meja DPRD untuk dibahas.

Pendapat ini diutarakan advokat LBH Progresif Irfan Siduppa di kantornya Jalan Yoto No. 5 Kelurahan Baru Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. Kamis (13/8/2020).

Menurut Irfan naskah akademik diperlukan untuk melihat latar belakang dan justifikasi ilmiah terhadap rencana pembentukan aturan perundang-undangan.

Dia mengibaratkan Ranperda tanpa naskah akademik bagaikan orang buta memanah dikegelapan.

“Rencana perubahan bentuk hukum PD Bom atau yg biasa dikenal dengan privatisasi, mestinya tercantum dalam naskah akademik. Apa urgensinya, dan yang paling penting tujuannya apa. Semua itu dijelaskan dalam naskah akademik,” ujar Irfan.

Dia mengatakan ranperda yang diajukan Bupati Tolitoli itu harusnya ditolak DPRD dan dibatalkan demi hukum, karena cacat dari aspek hukum formil tata pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mekipun, sepengatahuan Irfan, belum ada Perda maupun Undang-undang yang dibatalkan karena rancangannya tidak memiliki naskah akademik, dirinya melalui LBH Progresif akan tetap melayangkan gugatan jika DPRD Tolitoli tetap ngotot melanjutkan pembahasan ranperda ini.

“Insya Allah kami akan ajukan judicial review” tutupnya. (Wandi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here