TOLITOLI PORTALSULTENG – Rapid test yang dilakukan kepada 1.282 orang penyelenggara Pemilihan Umum kepala daerah di jajaran KPU tolitoli menuai respon pengguna media sosial Facebook.
Hendri Lamo misalnya, di Facebook group Bukan Tolitoli Bicara Part Two membuat postingan bernada keheranan. Pimpinan LSM Giak tersebut menilai KPU Tolitoli tertutup masalah penganngaran terkait ketentuan penanganan covid-19 kepada penyelenggara pemilu.
“Yang disajikan ke publik hanya jumlah akumulasi yang melakukan rapid test. Tidak disampaikan berapa biaya rapid test per penyelenggara, berapa standart biaya rapid test dan berapa akumulasi yang dikeluarkan,” tulis Hendri.
Hal tersebut, lanjut hendri sejalan dengan dengan dugaan tertutupnya rencana pengadaan alat pelindung diri untuk digunakan para penyelenggara pemilu.
Ia melanjutkan, semestinya KPU harus transparan sebagaimana amanah UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
“Apakah ini suatu upaya untuk menghindari terjadi Silva dan diduga upaya sapu bersih anggaran yang tidak sempat terpakai atas keputusan lockdown beberapa bulan dan juga tidak terpakainya anggaran untuk verifikasi persyaratan dukungan terhadap calon perorangan (independent) ??? ,” Tulis hendri dikutip dari postingan tersebut.
Hendri menyebutkan, LSM Giak akan melakukan langkah-langkah pencegahan agar anggaran yang timbul benar-benar untuk sesuatu yang subtansi dan prioritas.
Salah satu langkah yang layak untuk ditempuh, tulis hendri lebih lanjut adalah aksi demonstrasi dan rapat dengar pendapat di DPRD. Karena, tulisnya, langkah tersebut merupakan sikap ilmiah dan konstitusional
“Ikut mengawal pilkada, bukan hanya sekedar mengawal tahapannya, tetapi ikut mengawal anggaran yang timbul akibat pelaksanaan tahapan tersebut” Tutup Hendri dipostingannya. (Wandi Dakoan)
